Anggota Baleg DPR Nilai Revisi UU PPP Malah Ciptakan Masalah Baru buat UU Cipta Kerja 


Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bukhori Yusuf, menanggapi soal adanya planning revisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) buat menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. Dia menilai planning tadi justru memunculkan kasus lain. 

"Artinya jibila kita membarui itu saja, aku kira itu nanti akan timbul baru lantaran yg bermasalah pada omnibus law dari keyakinan & pandangan kami nir hanya dalam prosesnya," istilah Bukhori pada Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/11). Dia tahu bahwa memang prosesnya mengalami cacat, utamanya nir menyertakan partisipasi publik yg memadai. "Namun bahwa selain nir terdapat partisipasi, terdapat aneka macam pasal yg dicermati itu bertentangan menggunakan UUD," imbuhnya. 

Menurut Bukhori, DPR & Pemerintah jua perlu memperbaiki Undang-undang Cipta Kerja, bukan hanya sekadar proses pembentukan saja yg lalu diberikan payung hukum. "Tapi substansi mesti diperbaiki," ujar anggota Komisi VIII DPR tadi. Itu berarti, politisi PKS itu menjelaskan, pemugaran UU Ciptaker mengikuti proses pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya yg wajib disepakati pada Prolegnas, & disepakati pemerintah & DPR. 

Selain itu kajian terhadap materi yg lalu dicermati bermasalah jua perlu dilakukan. "Tapi jibila lalu dipandangnya hanya proses formilnya saja, sebagai akibatnya solusinya sang pemerintah juga DPR hanya memasukkan 1 pasal pada UU 12 tahun 2011, aku kira itu permanen menyisakan kasus-kasus yg sangat fundamental," ungkapnya. Sebelumnya planning merevisi Undang-Undang 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disampaikan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo. 

Dalam revisi tadi, nantinya frasa omnibus law akan dinormakan. "Artinya jibila itu telah dimasukkan maka ini akan sebagai konstitusional. Persoalannya telah selesai," istilah Firman pada Kompleks Parlemen, Senin (29/11/2021). Firman menyampaikan planning buat merevisi UU PPP tadi akan dimasukkan ke Prolegnas Priorias 2022. Prolegnas itu nanti akan diputuskan pada bulan Desember ini sekaligus buat memilih acara legislasi nasional periode 2022 buat jangka panjang & jangka pendek. 

"Di pada prosedur yg akan kita tempuh akan memakai kumulatif terbuka. Kumulatif terbuka itu kentara bahwa mampu dibahas setiap ketika namun wajib masuk acara legislasi nasional," ujarnya.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama