UU Cipta Kerja Direvisi, Anggota DPR Singgung Perbaikan Nasib Tenaga Kerja

Ribuan buruh yg tergabung pada aliansi KSPI, KSPSI, SPSI menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, pada tempat Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (25/11/2021). Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada penetapan Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) inkonstitusional bersyarat menerima respons menurut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menyinggung nasib energi kerja atau buruh bila UU Cipta Kerja mesti direvisi sebelum 2023. Bahkan bila proses revisi telah rampung pun, beliau memandang nasib buruh nir menerima agunan lebih baik menurut waktu ini. 

"Nasib energi kerja dalam 2023 sehabis UU Ciptaker terselesaikan direvisi masih belum mampu dipastikan apakah lebih baik atau nir," ungkapnya melalui pesan singkat pada Tribunnews, ditulis Minggu (28/11/2021).  Menurut Amin, hal tadi tergantung dalam komitmen seluruh pihak, terutama pemerintah & pelaku bisnis buat berfokus membentuk lapangan kerja. xxx Keputusan MK tadi dinilainya berpengaruh terhadap iklim investasi pada Indonesia lantaran mampu jadi akan terdapat revisi terhadap persyaratan yg telah dipermudah pada UU Cipta Kerja.  

"Tetapi demikian, pada UU Ciptaker terdapat pasal-pasal mengenai investasi yaitu mengenai LPI (Lembaga Pengelola Investasi) yg nir membarui UU eksisting. Bab mengenai investasi pemerintah, harusnya nir masuk bagian yg harus direvisi pada amar putusan MK mengenai keharusan revisi UU Ciptaker," pungkas juru bicara Fraksi PKS tadi. UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat Uji materi omnibus law Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja mengakibatkan output positif. 

Omnibus law UU 11/2020 Cipta Kerja diputuskan inkonstitusional. Mahkamah Konstitusi (MK) tetapkan UU 11/2020 Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat. Putusan itu dibacakan sang Ketua MK Anwar Usman pada sidang uji formil UU 11/2020 Cipta Kerja yg disiarkan secara daring, Kamis (25/11/2021). 

"Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja bertentangan menggunakan UUD 1945 & nir mempunyai kekuatan aturan mengikat secara bersyarat, sepanjang nir dimaknai nir dilakukan pemugaran pada saat 2 tahun semenjak putusan ini diucapkan," istilah Anwar. 

Adapun pada pertimbangannya, Mahkamah menilai, metode penggabungan atau omnibus law pada UU Cipta Kerja nir kentara apakah metode tadi adalah pembuatan UU baru atau melakukan revisi. Mahkamah jua menilai, pada pembentukannya UU Cipta Kerja nir memegang azas keterbukaan dalam publik meski telah melakukan beberapa rendezvous menggunakan beberapa pihak. 

Tetapi, rendezvous itu dievaluasi belum hingga dalam termin subtansi UU. Begitu juga menggunakan draf UU Cipta Kerja jua dievaluasi Mahkamah nir gampang diakses sang publik. Oleh lantaran itu, Mahkamah menyatakan omnibus Law UU 11/2020 Cipta Kerja inkostitusional bersyarat selama nir dilakukan pemugaran pada jangka saat 2 tahun sehabis putusan dibacakan. 



AJika pada jangka saat 2 tahun nir dilakukan pemugaran, omnibus law UU 11/2020 Cipta Kerja tadi akan otomatis dinyatakan inkostitusional bersyarat secara permanen. Selain itu, Mahkamah menyatakan semua UU yg masih ada pada omnibus law UU 11/2020 Cipta Kerja permanen berlaku hingga dilakukan pemugaran. 

Anwar pun menyebut bahwa pihaknya jua menyatakan buat menangguhkan segala tindakan kebijakan yg bersifat strategis & berdampak luas menurut omnibus law UU 11/2020 Cipta Kerja. Tidak dibenarkan juga menerbitkan peraturan pelaksana baru yg berkaitan menggunakan UU Cipta Kerja. "Menyatakan bila pada tenggang saat 2 tahun pembentuk Undang-Undang nir bisa menuntaskan pemugaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja maka Undang-Undang atau pasal-pasal atau materi muatan Undang-Undang yg sudah dicabut atau diubah sang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja wajib dinyatakan berlaku kembali," ucap Anwar. 

xxx 

Perkara itu diajukan sang 5 penggugat terdiri menurut seseorang karyawan partikelir bernama Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas, seseorang pelajar bernama Novita Widyana, dan tiga orang mahasiswa yakni Elin Diah Sulistiyowati, Alin Septiana, & Ali Sujito. 

Sebagai pemohon I uji materi omnibus law UU 11/2020 Cipta Kerja , Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas risi berlakunya UU Cipta kerja bisa menghapus ketentuan anggaran tentang jangka saat perjanjian kerja saat tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak. Kerugian hak konstitusional Hakiimi diantaranya misalnya terpangkasnya saat istirahat mingguan, menghapus sebagian kebijakan pengupahan yg melindungi pekerja atau buruh, menghapus hukuman bagi pelaku bisnis yg nir bayar upah. 

Kemudian, pemohon II uji materi omnibus law UU 11/2020 Cipta Kerja yakni Novita Widyana yg adalah pelajar, merasa dirugikan lantaran sehabis lulus beliau berpotensi sebagai pekerja kontrak tanpa terdapat asa sebagai pekerja permanen. Sementara itu, pemohon III, IV, & V yg adalah mahasiswa pada bidang pendidikan Elin Diah Sulistiyowati, Alin Septiana & Ali Sujito merasa dirugikan lantaran sektor pendidikan masuk pada omnibus law UU 11/2020 Cipta Kerja. 

Mereka menilai menggunakan masuknya klaster pendidikan pada omnibus law UU 11/2020 Cipta Kerja mampu menciptakan pendidikan sebagai ladang bisnis.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Agan Rudy
baru saja membeli Akun Twitter Lawas 1 hour ago   Completed by Toko Anda